Fungsi Budgeter Dan Fungsi Regulasi Dalam Ketentuan Perpajakan Indonesia (Budgetary Function and Regulation Function in Indonesian Taxation Law)

Malay Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan fungsi budgeter dan regulasi dalam undang-undang perpajakan nasiona l. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan analisis normatif -- kualitatif/normatif . Dalam hukum positif Indonesia yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak adalah Pasal 23A UUD 1945. Fungsi pajak dalam rangka pembangunan , pajak memiliki dua fungsi : 1 ) fungsi budgeter , dan 2 ) fungsi regulasi . Fungsi budgeter adalah bahwa pajak adalah alat ( atau sumber ) untuk memasukkan sebanyak-banyaknya uang ke kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara . Fungsi regulaasi, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang terletak di luar sektor keuangan. Fungsi budgeter diimplementasikan dalam undang-undang perpajakan di Indonesia , terutama sejak Reformasi 1983. Pembaharuan Perpajakan Nasional tersebut: 1 ) Pembaharuan Nasional Perpajakan I, 2 ) Pembaharuan Nasional Perpajakan II, 3 ) Pembaharuan Nasional Perpajakan III, 4 ) Pembaharuan Nasional Perpajakan IV, 5 ) Pembaharuan Nasional Perpajakan V. Beberapa contoh fungsi regulasi dalam undang-undang yang berkaitan dengan perpajakan : 1 ) Pembaharuan Nasional Perpajakan ; 2 ) Kebijakan Sunset ; 3 ) Penurunan Tarif PPh Pribadi dan Badan . Untuk membangun negara Indonesia harus mampu menyinergikan antara fungsi budgeter dengan fungsi regulasi dari pajak